TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan sikap Presiden Joko Widodo terkait kontrak PT Freeport. Menurutnya, Presiden tak akan perpanjang kontrak Freeport sebelum kontrak lama berakhir.

‎"Sikap pemerintah, menyampaikan ke saya kemarin. Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeeport sebelum tahun 2019 karena itu bertentangan dengan undang-undang," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Menurut Luhut masalah Freeport sebenarnya sederhana. Kasusnya sama seperti Mahakam yang expired 2017. Dua tahun sebelumnya bisa negosiasi (perpanjang kontrak).‎ Freeport sendiri habis kontrak pada tahun 2021.

"Desakan-desakan itu memang kami rasakan, tapi secara konsisten, itu jelas tidak bisa dilakukan. Kami justru mengusulkan bahwa buat Freeport seperti Mahakam, kalau itu sudah habis kontrak kembali ke negara," ujarnya.