Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sylke Febrina Laucereno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk menghadapi tantangan pada perkembangan ekonomi ke depan, Pemerintah Indonesia harus melakukan rangkaian reformasi struktural, demi menciptakan pertumbuhan yang besar dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, secara umum, reformasi struktural antara lain pembangunan infrastruktur, fokus pada sektor-sektor prioritas, realokasi subsidi BBM dan pendalaman pasar keuangan.

“Bahwa alokasi anggaran pemerintah saja tidak akan cukup memenuhi kebutuhan seluruh pembangunan infrastruktur negara kita,” kata Muliaman, pada acara Outlook Ekonomi dan Pasar Modal 2016 di Jakarta, Kamis (19/11/2015)

Menurut dia, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak, baik melalui pembiayaan swasta atau kemitraan pemerintah-swasta.

Sementara itu, menurut Muliaman, OJK sesuai dengan kewenangannya terus meningkatkan kontribusinya kepada agenda pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah, melalui pendekatan countercyclical dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas keuangan nasional.

Sejak Juni hingga Oktober 2015 ini, OJK telah menerbitkan 52 kebijakan stimulus bagi sektor jasa keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut selain ditujukan untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, juga diluncurkan dalam rangka membantu pemerintah dalam pembiayaan program pembangunan infrastruktur.