Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Freeport Sukses Membelah Pemerintah

Kasus dugaan pemerasan terhadap Freeport Indonesia dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo, adalah hal yang menarik

Editor: Sanusi
zoom-in Freeport Sukses Membelah Pemerintah
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Aset Bangsa (FMPAB), berunjukrasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2015). Mereka meminta KPK untuk mengusut sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam proses perpanjangan kontrak kerja PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan terhadap Freeport Indonesia dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo, adalah hal yang menarik untuk ditelusuri.

Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menyebut masyarakat harus tahu, apakah betul Ketua DPR, Setya Novanto melakukan hal tersebut.

Dalam diskusi yang digelar di warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2015), Hendrajit menyebut yang tak kalah penting untuk disoroti, adalah kesuksesan Freeport Indonesia memecah pemerintah.

"Yang juga harus disoroti, yaitu kesuksesan membelah pemerintah," ujarnya.

Kasus tersebut berawal dari laporan Freeport Indonesia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Dari rekaman tersebut diketahui Setya Novanto sempat menawarkan diri untuk membantu perpanjangan kontrak dengan pemerintah.

Dalam rekaman tersebut diketahui nama Presiden dan nama Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan sempat disebut. Alhasil kegaduhan pun kembali terjadi.

Setya Novanto yang merupakan kader Partai Golkar itu dibela oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Di lain pihak kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuntut Setya Novanto untuk mundur. Alhasil hubungan KMP dan pemerintah kembali memanas.

Berita Rekomendasi

Hendrajit mengingatkan, sebelum kasus Setya Novanto mencuat, Sudirman Said sudah terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Freeport Indonesia, yang memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak. Padahal negosiasi baru boleh dibuka kembali pada 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Mengingat Freeport belum juga memenuhi permintaan pembangunan fasilitas peleburan atau smelter dan divestasi, Hendrajit menilai patut dicurigai makna sebenarnya dari pelaporan Freeport. Ia mengaku khawatir, karena kini semua pihak hanya fokus pada apa yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto.

"Ini digulirkan Freeport melalui sarananya yaitu Sudirman Said. Media tidak juga ikut membantu mengklarifikasi kejadian sesungguhnya, tapi terjebak ke hilir, dan tidak membongkar kejadian yang sesungguhnya," terangnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas