TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib Indonesia menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak dapat serta merta dipercayakan kepada wakil rakyat alias DPR RI.

Sebab, jangankan mengurusi MEA, mengurusi dirinya sendiri saja DPR tidak becus.

Demikian pernyataan Dosen Ilmu Politik UI, Arbi Sanit dalam dialog bertema "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA" yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia atau KMI bekerjasama dengan Bank Mandiri di Sekretariat KMI Jalan Matraman, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Menurut Arbi, DPR bukannya bekerja mengemban amanah yang dipercayakan rakyat kepada mereka, anggota DPR seolah terlihat sibuk memperkaya diri.

"Untuk menghadapi MEA gak usah bergantung pada DPR, cuma bisa cari rente, itu kerjaan politisi zaman sekarang," ujarnya.

Kalau sudah begitu, lanjut Arbi Sanit maka antara politisi dengan mafia hanya beda-beda tipis.

"Polisi dan mafia itu sama saja, lihat Ketua DPR, apa bukan mafia yang begituan," sindir ilmuwan politik Indonesia itu.

Barang kali, tambah Arbi, dalam menghadapi MEA yang ada hanya perjuangan pribadi, karena tidak ada pemimpin yang bisa membawa kita bersatu.

"Jadi mari masing-masing berjuang," katanya.

Batu Sandungan

Disisi lain, Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah berpendapat Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang ketentuan impor produk yang diterbitkan pada 15 Oktober 2015 bisa menjadi batu sandungan tersendiri bagi Indonesia menghadapi MEA mendatang.

"Permendag (No, 87 Tahun 2015) kontra dengan MEA. Permendag ini kontra produktif disaat kita sedang mempersiapkan perekonomian kita untuk melangkah lebih jauh di pasar ASEAN," katanya.

Bila ingin bersaing di MEA, kata bekas Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi era Presiden SBY ini, perlu dibentuk suatu badan yang mampu memaksimalkan potensi ekspor nasional kepada negara tetangga.

"Kalau banyak yang berperan dalam memajukan ekspor di Indonesia, maka saya yakin kita bisa bersaing," ujarnya.