TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda mengatakan, Indonesia sangat mampu mengelola sendiri tambang PT Freeport Indonesia dengan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang dimiliki.

"Walau PT Freeport Indonesia tutup, sumber daya manusia Indonesia mampu dan bisa mengelola sendiri. Kita sudah menguasai dalam pengelolaan sumber daya alam," kata Candra dalam diskusi di kawasan Tebet Jakarta, Minggu (6/12/2015).

Menurutnya, 97 persen pekerja PT Freeport adalah orang Indonesia, sehinga sudah terjadi transfer knowledge (pengetahuan) dalam proses pengelolaan tambang.

"Jadi saya pikir Indonesia tidak akan bangkrut tanpa Freeport, kita bisa mengolah sendiri. Bajunya diganti tidak masalah karena dalamnya uda orang kita," katanya.

Selain itu ia juga melihat potensi kekuatan untuk menyangga ekonomi Indonesia masih banyak dari berbagai sektor lain.

Jika dilihat dari beberapa tahun terakhir deviden Indonesia share dari Freeport nol persen, ini sebagai pembuktian bahwa Indonesia tanpa Freeport tidak berpengaruh secara ekonomi.

Candra mengatakan, Freeport sudah puluhan tahun namun hinga sekarang penduduk Papua masih banyak yang miskin dan Provinsi Papua masih jauh tertinggal dari banyak provinsi lain di Indonesia, itu artinya Freeport gagal mendorong pembangunan Papua.

Lebih lanjut dirinya menilai, kegaduhan yang disebabkan oleh Bos PT Freeport Indonesia dan Menteri Sudirman Said terkait Rekaman pencatutan nama, berimbas sangat besar terhadap memburuknya iklim investasi.

"Terkait Freeport sangat merugikan bagi iklim investasi Indonesia, kalau kita punya duit dan ingin investasi, kita tidak hanya berpikir untuk satu tahun atau dua tahun, tapi untuk jangka panjang, apalagi kalau nominalnya besar," kata Candra.

Dia mengatakan, salah satu pertimbangan yang terpenting untuk berivestasi adalah aspek keamanan dan kepastian hukum. Kondisi kegaduhan yang dipertontonkan oleh Freeport dan para Menteri serta elit lainnya, membuat ketidak percayaan bagi investor untuk melepaskan uangnya.

Menurut Candra, Presiden Jokowi harus segera melakukan reshuffle kabinet dan mengganti menteri yang membuat kegaduhan.