TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) telah memiliki Ketua Umum definitif untuk periode 2015-2019.

Carmelita Hartoto terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketua Umum INSA lewat Rapat Umum Anggota (RUA) XVI-Lanjutan di Surabaya akhir pekan lalu. Salah satu tantangan yang akan dihadapi pengurus periode ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Carmelita mengatakan, kepengurusan periode 2015-2019 dihadapkan pada sejumlah tantangan. Yang paling dekat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Perusahaan pelayaran Indonesia dituntut untuk lebih memiliki daya saing. Namun, perusahaan pelayaran harus tetap optimis, sebab tantangan dapat diubah menjadi kesempatan dan peluang.

"Saya percaya, dengan kerja keras dan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah, dunia pelayaran nasional sanggup menghadapi MEA,” ujar Carmelita, Minggu (13/12/2015).

Disampaikan Carmelita, Indonesia yang memiliki potensi maritim yang sangat besar. Hal itu tentu menarik bagi siapa saja, termasuk pihak-pihak asing. Karenanya, kedudukan INSA di masa mendatang sangat strategis. Untuk menghadapi MEA, Carmelita menyatakan, pelaksanaan asas cabotage dan beyond cabotage menjadi sangat penting.

“INSA akan berada di garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan asas cabotage dan beyond cabotage secara kritis dan konsisten,” tegas Carmelita.

INSA melihat, Kementerian Perhubungan sejauh ini konsisten mendukung asas cabotage. Namun, INSA berharap jajaran pemerintah lainnya, juga mendukung dan mengeluarkan kebijakan yang senada, untuk memperbesar porsi angkutan kapal berbendera merah putih di sektor muatan ekspor dan impor yang kini belum terlaksana dengan baik.

Carmelita mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah aturan positif seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2015 Tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.

Selain itu, INSA juga memperjuangkan agar Menteri Keuangan memberikan relaksasi di bidang fiskal untuk industri pelayaran dengan memberikan PPN tidak dipungut atau dibebaskan untuk pembelian BBM kapal niaga untuk kegiatan domestik. INSA juga meminta agar subsidi untuk tol laut tidak bersinggungan dengan rute yang sudah dijalani selama ini.

“INSA harus berada di garda terdepan dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro kepada pemberdayaan industri pelayaran nasional, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun perbankan. Ingat bahwa saat ini mayoritas anggota INSA ada di kelompok usaha menengah dan kecil sehingga kebijakan fiskal dan financial yang pro ke pengusaha nasional sangat diperlukan,” kata Carmelita.