Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengakui persoalan keamanan bagasi penumpang menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Persoalan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditemukan solusinya oleh PT Angkasa Pura maupun pengelola bandara lainnya.

"Laporan soal kerusakan bagasi setelah menumpang pesawat bukan hal baru lagi, kejahatan ini semacam sudah terstruktur dan rapi, bahkan tidak jarang penumpang menyadari kehilangan barang bawaannya setelah keluar bandara sehingga susah melakukan klaim terhadap maskapai maupun pihak pengelola bandara," kata Miryam melalui pesan singkat, Selasa (5/1/2015).

Politikus Hanura itu menilai diperlukannya sikap tegas dari Kementerian Perhubungan guna mencegah hal ini terulang.

Contohnya dengan memberikan batas toleransi bagi pengelola bandara yang tidak bisa mengatasi masalah ini, apabila dalam satu bulan kejadian seperti itu sudah melewati batas toleransi maka diberikan sanksi sampai pencabutan ijin pengelolaan bandara.

"Sikap seperti ini penting agar pengelola bandara benar-benar ketat mengawasi keamanan bagasi penumpang ini," ujarnya.

Selain itu, kata Miryam, bisa juga proses perpindahan bagasi dari meja check in ke lambung pesawat dijaga oleh satu orang petugas keamanan bandara, bahkan kalau perlu setiap perpindahannya harus melewati pantauan CCTV.

Terpenting setiap penumpang juga perlu memberikan pengamanan lebih terhadap bagasi yg dibawanya, misal dengan dilapisi plastik wrapping atau gembok tambahan dan lain sebagainya.

"Sebagai bangsa besar dengan budaya sopan santunnya tentu masalah pencurian atau kerusakan bagasi ini sangat memalukan terlebih penumpang pesawat bukan hanya masyarakat domestik saja tapi juga dari mancanegara, sehingga bukan hanya persoalan hilangnya barang semata namun juga martabat bangsa di depan publik internasional," katanya.

Miryam mengaku dalam setiap rapat maupun kunker terkait dengan perhubungan selalu menyampaikan hal tersebut. Namun, hingga kini Kementerian Perhubungan belum mampu mengatasi masalah ini, "Perlu ada investigasi khusus masalah ini jangan sampai melibatkan pihak pengelola bandara yang ada dibalik sindikat ini," tuturnya.