TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum mendapat keputusan nyata.

Bahkan para menteri kabinet kerja tidak berani mengambil langkah spekulasi dalam mengubah wilayah industri dan perdagangan tersebut.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pihak pemerintah akan membahas BP Batam ke dalam tingkat rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

"BP Batam belum, ya artinya itu kan mau dilaporkan ke Presiden dulu, itu keputusan berat, saya belum bisa jelaskan," ujar Darmin di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Selama rapat koordinasi, banyak menteri telah memberikan opsi. Namun di antara sekian pilihan solusi, tidak bisa dijalankan begitu saja mengingat ada berbagai peraturan dan UU yang telah mengikat BP Batam dan Pemkot Batam mengelola wilayah industri tersebut.

Darmin bersama para menteri lainnya ingin agar regulasi yang tumpang tindih dari BP Batam dan Pemkot Batam bisa diselesaikan terlebih dahulu.

Karena akar permasalahan investor berawal dari banyaknya birokrasi tersebut.

"Kita menyusun alternatif perbaikan supaya satu tumpang tindih dalam kewenangan di Batam diselesaikan," ungkap Darmin.

Darmin menambahkan ke depannya Batam memang akan dijadikan salah satu ujung tombang mendorong perekonomian negara.

Apapun penyebutan nama wilayahnya, Darmin berharap secepatnya konflik yang terjadi di BP Batam bisa terselesaikan, agar pelaku usaha bisa tenang melakukan bisnis di daerah tersebut.

"Saya harapkan Batam bisa berkembang cepat di masa depan supaya jadi kawasan yang memang diandalkan untuk berkembang baik," kata mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.