TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan dijadikan lokomotif untuk mendorong percepatan ekonomi dan akses keuangan daerah.

“Bisa dilihat di beberapa provinsi BPD size nya kecil jika kita hanya mengandalkan BPD ya akan sulit untuk sustain, kami akan mengarahkan BPD untuk jadi lokomotif percepatan akses keuangan daerah,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta belum lama ini.

Dia mengatakan, BPD harus bisa disinergikan dengan bank atau lembaga keuangan lain yang ada di daerah.

Untuk itu OJK mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM), karena potensi usaha kecil di daerah cukup baik.

“Seperti nelayan potensinya cukup baik, diharapkan Pemerintah daerah (Pemda) bisa mengidentifikasi kredit yang dibutuhkan,” ujar Muliaman.

Untuk akses keuangan ke daerah OJK telah memiliki program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Bank dalam rangka Keuangan Inklusif), program Laku Mikro (Layanan Keuangan Perbankan, Reksadana Mikro dan Asuransi Mikro) serta Simpanan Pelajar (Simpel).

Ketiga program ini merupakan program inisiatif OJK sebagai bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang lebih inklusif dan kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat luas, khususnya masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil.