Menaker: Baru Chevron yang Sudah Melapor akan PHK Buruh
Hanif menambahkan, sampai saat ini perusahaan yang sudah melapor secara resmi soal rencana PHK baru Chevron.
Penulis: Choirul Arifin
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berjanji akan memverifikasi informasi perusahaan yang
akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehubungan dengan rencana mereka menutup pabriknya di Indonesia.
Menaker meminta agar setiap perusahaan dimanapun yang akan melakukan PHK segera melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat.
Namun Menaker Hanif berharap agar PHK tidak menjadi pilihan bagi perusahaan dalam situasi dan kondisi apapun.
“Kami tak bisa mengandalkan info atau statement orang-orang tertentu yang tidak dalam kapasitas soal itu. Tapi sebagai laporan awal, tetap akan terus diperiksa. Kami sudah minta kepada semua perusahaan
agar wajib lapor jika ingin melakukan PHK, “ kata Menaker Hanif pada Raker dengan Komisi IX DPR RI terkait pembentukan Panja RUU PPLIN di Jakarta pada Rabu (3/2)
Hanif mengatakan, dalam sistem Ketenagakerjaan kita sebenarnya ada ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan baik perusahaan yang melakukan rekrutmen maupun melakukan PHK terhadap karyawannya. Mereka mempunyai kewajiban melapor kepada pemerintah, dalam hal ini Kemnaker atau Disnaker di daerah.
“Jadi terus terang kami tidak bisa mengandalkan informasi dari statement orang-orang tertentu yang tidak dalam kapasitas itu. Bahwa itu sebagai informasi awal tentu kami akan cek/periksa. Contoh, informasi
PHK dari pimpinan SP, pengamat, atau orang-orang yang tidak jelas, itu kan belum tentu benar. Meski demikian, apapun bentuk informasinya, dari siapa pun, kami akan periksa,” kata Hanif.
Hanif menambahkan, sampai saat ini perusahaan yang sudah melapor secara resmi soal rencana PHK baru Chevron.
“Hari ini jajaran saya akan melakukan pertemuan dengan pihak Chevron, SKK Migas, Kementerian ESDM untuk membahas masalah itu. Kalau secara prinsip tentu pemerintah berharap
PHK jangan menjadi pilihan dalam situasi apapun oleh karena itu harus dicarikan solusi,” Kata Hanif.
Sedangkan terkait PHK Ford, kata Hanif yang dari segi jumlah pekerja tidak banyak, tapi dealernya yang banyak. Kalau dealer ini kan tanggung jawab pekerjanya itu bukan di Ford tapi di dealernya.