TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara aktif meminta klarifikasi mengenai informasi penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba, dengan melayangkan surat kepada kedua perusahaan tersebut.

‎Surat tersebut berisi permintaan infromasi perihal kabar rencana penutupan pabrik oleh kedua perusahaanyang berpotensi menyebabkan terjadinya PHK karyawan. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan, setelah mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut, maka BKPM akan melakukan fasilitasi terhadap kedua perusahaan terkait upaya peningkatan daya saing.

‎"Misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian teknis lainnya," ujar Franky, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Menurut Franky, BKPM pernah melakukan fasilitasi semacam itu untuk sektor tekstil dan sepatu melalui pembentukan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu, yang beranggotakan berbagai Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan. 

“Desk tersebut dibentuk untuk fasilitasi investor tekstil dan sepatu existing yang mengalami permasalahan sehingga dapat mencegah terjadinya PHK,” lanjutnya.

Selain itu, BKPM juga dapat melakukan channeling  tenaga kerja kedua perusahaan, jika terjadi PHK, untuk dihubungkan dengan investor yang sedang melakukan konstruksi dan membutuhkan tenaga kerja. 

“Seperti investor elektronik dari Tiongkok yang sedang konstruksi di Tangerang dan rencana menyerap 1.500 tenaga kerja. Atau investor sektor tekstil di Jawa Tengah yang saat ini sedang kesulitan mencari tenaga kerja,” imbuhnya.

 
__._,_.___