TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, berpandangan, masyarakat selama ini kurang dilibatkan dalam pengambilan setiap keputusan perihal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selama ini, Muhammadiyah menilai, diskusi kereta cepat berada di tingkat elite sehingga masyarakat tidak merespons kebijakan ini.

"Kami tidak pernah baca MoU-nya seperti apa. Kalau proyeknya macet di tengah jalan seperti apa, kami tidak pernah tahu," ujar Busyro di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Busyro mengatakan, pemerintah terkesan terburu-buru saat mengambil keputusan proyek kereta cepat.

Dampaknya, banyak hal penting yang tidak sempat dicermati oleh publik.

Padahal, menurut dia, kebijakan soal kereta cepat ini akan berdampak langsung pada semua elemen sosial kemasyarakatan.

"Untuk proyek dengan dana Rp 78 triliun itu, publik punya hak untuk informasi. Jangan sampai tidak ada transparansi," pungkas dia.

Sebelumnya, langkah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau upacara meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai terburu-buru.

Setelah diresmikan, berbagai polemik justru muncul terkait proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China yang tergabung dalam PT kereta cepat Indonesia China (KCIC).

Polemik yang muncul antara lain, izin pembangunan belum dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Belakangan, diketahui pula, kereta api cepat Jakarta-Bandung menelan biaya jauh lebih mahal ketimbang proyek serupa di Iran.

Penulis : Ramanda Jahansyahtono/Kompas.com