Pemerintah Tidak Boleh Abaikan Isu PHK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, M Sarmuji mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh yang saat ini mulai ramai di sektor industri.

"Pemerintah tidak boleh membelakangi isu ini. Karena ini bagi saya peringatan dini untuk perekonomian kita," ujar Sarmuji dalam diskusi Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Sarmuji menyampaikan pandangannya bahwa ada dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab persoalan PHK mencuat.

Pertama, Sarmuji mengatakan persaingan yang semakin ketat antarpelaku industri yang sama.

Bagi pelaku industri yang kalah bersaing, maka imbasnya akan muncul efisiensi, termasuk efisiensi tenaga kerja.

"Ini saling menyesuaikan diri. Lama kelamaan akan mencapai seimbangan, jadi profuk-produk yang berkualitas akan berhadapan dengan porduk yang lebih inovatif dan murah," kata Sarmuji.

Kedua, Sarmuji menilai saat ini persaingan antarnegara, terutama negara yang masih dalam kategori berkembang semakin ketat untuk mendapatkan perhatian dari investastor untuk masuk kedalam negaranya.

"Secara ekonomi dunia melemah, jadi usaha untuk menarik invetsatsi ke negara berkembang itu sangat sengit. Dan negara-negara ini menawarkan fasilitas yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya soal ketersediaan enegeri, insentif dan lainnya," kata Sarmuji.