TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan di blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore).

“Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati,dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya,” ujar Rizal Ramli, Senin (22/2/2016).

Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu memberi arahan,bahwa Presiden ingin melaksanakan konstitusi dengan konsekwen.

Terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Presiden Jokowi juga berkali-kali menegaskan, pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur.

Berdasarkan kajian Kemenk oMaritimdan Sumbe rDaya, biaya pembagunan kilang darat (onshore) sekitar 16 miliar dolar AS. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (ofshore), biayanya mencapai 22 miliar dolar AS. Dengan demikian, kilang di darat 6 miliar dolar AS lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut.

Angka ini sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell. Mereka menyatakan, pembangunan kilang off shore hanya 14,8 miliar dolar AS. Sedangkan pembangunan kilang di darat, mencapai 19,3 miliar dolar AS.

“Inpex dan Shell telah membesar-besarkan biaya pembangunan kilang di darat. Sebaliknya, mereka justru mengecilkan biaya pembangunan di laut. Untuk memastikan kebenarannya, kita tantang mereka. Jika ternyata biaya pembangunan di laut membengkak melebihi 14,8 miliar dolar AS, maka Inpex dan Shell harus bertanggungjawab membiayai kebihanannya, tidak boleh lagi dibebankan kepada cost recovery. Faktanya Inpex tidak berani. Ini menunjukkan mereka sendiri tidak yakin dengan perkiraan biaya yang mereka buat,” papar Rizal Ramli.