TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Distribusi terbuka gas Elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) dikritik.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendesak PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Elpiji mengatur distribusi agar lebih tepat sasaran.

Sejumlah anggota Komisi VI DPR menyampaikan kritikan dan masukan langsung ke direksi Pertamina, dalam rapat dengar pendapat, yang digelar Senin (22/2/2016), seperti Endang Srikarti Handayani dari Fraksi Partai Golkar, dan Primus Yustisio dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan jajaran direksi.

Endang mengatakan, harga Elpiji di daerah, utamanya perdesaan tidak sama, atau lebih mahal dari harga yang ditetapkan di tingkat agen.

Di sisi lain, Endang bilang banyak menemukan warga kelas atas yang konsumsi gasnya masih menggunakan Elpiji 3 kg.

"Mohon Pak Dirut instruksikan lah. Orang kaya-kaya itu juga pakai Elpiji 3 kg. Apa ya tidak malu? Jadi tolong Pertamina ini agar membuat ditribusinya lebih disiplin lah," ucap Endang.

Bahkan, dia meminta direksi Pertamina untuk menyisir sendiri apa yang dia temukan di lapangan.

Menurut Endang, harusnya orang-orang kaya tersebut mengkonsumsi gas non-subsidi.

Apabila mereka menolak, sambung Endang, Pertamina bisa memberikan sanksi tegas.

Senada dengan Endang, Primus Yustisio juga menyampaikan distribusi terbuka Elpiji 3 kg rawan diselewengkan.

Malah, kata Primus, banyak masyarakat yang berhak mengkonsumsi Elpiji 3 kg di pelosok daerah yang justru sulit mengakses.

"Pendistribusian tabung 3 kg tidak menyeluruh, bahkan kami mensinyalir ada permainan, entah dari Pertamina atau agen, ya pokoknya ini tanggungjawab Pertamina," ucap Primus.

Kurang meratanya agen yang bisa menjangkau pelosok wilayah, juga membuat harga Elpiji 3 kg tidak sama.

Primus bilang, di daerah-daerah terpencil, harga satu tabung bisa mencapai Rp 25.000, jauh lebih mahal dari pasaran di agen yang sekitar Rp 15.500 per tabung.

Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi Soetjipto mengatakan, masalah distribusi Elpiji 3 kg saat ini tengah menjadi diskusi panjang antara BUMN Pertamina dan pemerintah.

Namun saat ini ketentuannya adalah, semua orang boleh mengkonsumsi Elpiji 3 kg.

Pertamina sendiri sudah menghimbau masyarakat mampu untuk tidak mengkonsumsi Elpiji bersubsidi.

"Kami tuliskan di sana bahwa ini hanya untuk rakyat miskin. Hanya tulisan saja. Kami tidak bisa melarang, karena memang pengendalian tertutup yang diusulkan beberapa orang itu belum menjadi ketentuan," jelas Dwi.

Tentu saja, kata dia, Pertamina akan mengikuti sesuai ketentuan yang berlakunya saat ini.

"Karena kalau nanti kami larang, yang lain ngeluh, lalu protes karena ketentuan pengendalian tertutup, belum ditetapkan," pungkas Dwi.

Senior Vice President Fuel Marketing, and Distribution Pertamina, Muhammad Iskandar menambahkan, kuota Elpiji 3 kg tahun 2016 ini ditetapkan sebanyak 6,6 juta metrik ton.(Estu Suryowati)