TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sejumlah laporan terkait sulitnya investasi asing masuk ke dalam negeri. Hal ini karena pemerintah daerah yang masih suka mencari keuntungan sendiri saat ada pabrik dari pengusaha asing akan dibangun.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyebut masih banyak pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, menjual tanah yang seharusnya tidak dipakai untuk investor asing. Saat akan melakukan ekspansi bisnis, pengusaha tersebut akhirnya terkendala masalah izin walaupun lahannya sudah dibeli.

"Saya harus akui ada satu dua oknum pejabat daerah atau mantan pejabat memanfaatkan hasil jual tanah," ujar Franky di Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Franky mengimbau agar para investor terutama dari luar negeri untuk berhati-hati mencari tanah murah di wilayah pulau Jawa. Hal yang harus diperhatikan adalah izin dan peruntukan lahan tersebut apakah cocok untuk wilayah industri atau tidak.

"Lahan murah untuk investasi garmen cari lahan dibawah Rp 100 ribu per meter, tapi lupa tanah itu ada peruntukannya," kata Franky.

Franky menambahkan di BKPM sudah menyediakan pelayanan khusus informasi mengenai lahan pembangunan pabrik dan properti di seluruh wilayah Indonesia. Bos PT Indofood itu berharap agar para investor bisa lebih banyak menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

"Di BKPM ada informasi tentang lahan, tolong dioptimalkan fasilitas pelayanan dari BKPM," ungkap Franky.‎