TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyerahkan akta pendirian badan hukum koperasi bagi Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI).

Hal itu membuat GrabCar resmi secara hukum menunggu badan usaha tetap (BUT) diterbitkan.

"Dengan adanya badan hukum tersebut, saya harapkan polemik seputar angkutan darat beraplikasi teknologi dapat segera diakhiri," ujar Puspayoga di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Menkop menambahkan, yang menjadi permasalahan itu bukan pada aplikasinya, melainkan pada badan hukumnya. Pasalnya semua perusahaan angkutan umum darat menganggap GrabCar tidak memenuhi aturan yang berlaku.

"Dengan badan hukum koperasi ini, para pengemudi pun sudah memiliki payung hukum. Mereka sudah bisa melakukan uji KIR melalui koperasi", kata Puspayoga.

Di samping itu, kata Puspayoga, dengan berkoperasi maka para anggotanya sudah bisa menikmati kredit usaha rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dengan bunga rendah. Kredit itu menurut Puspayoga bisa untuk uang menyicil uang muka mobil.

"Kredit Rp25 juta tidak perlu memakai agunan yang bisa dinikmati oleh anggota koperasi", jelas Puspayoga