Reklamasi Harus Dorong Perekonomian Warga Teluk Benoa
“Pemerintah harus menjelaskan secara tuntas dan yakinkan masyarakat bila reklamasi juga mempunyai nilai positif bagi ekonomi warga setempat,”
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini proses pembuatan daratan baru dari dasar laut maupun dasar sungai yang biasa disebut reklamasi di Indonesia terus menjadi kontroversi.
Sejumlah aksi penolakan maupun dukungan akan pembangunan reklamasi terus berkumandang di sejumlah wilayah di Indonesia.
Seperti yang terjadi di Teluk Palu Sulawesi Utara, sekitar pantai Losari di Makassar Sulawesi Selatan, Pantai Utara Jakarta, serta Teluk Benoa di Bali.
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan, polemik di balik proyek reklamasi Teluk Benoa karena pemerintah tidak mampu menjembatani komunikasi antara warga dengan pelaku usaha atas proyek reklamasi.
Menurut Enny reklamasi tetap harus memenuhi aspek analisis dampak lingkungan.
“Pemerintah harus menjelaskan secara tuntas dan yakinkan masyarakat bila reklamasi juga mempunyai nilai positif bagi ekonomi warga setempat,” ujar Enny di Jakarta, Minggu (27/3/2016).
Menurut Enny, selama ini publik lebih banyak menerima informasi yang tidak seimbang atau lebih banyak sisi negatifnya soal reklamasi ketimbang positifnya.
Atas dasar itu lah, pemerintah harus membuat tim dan kajian independen serta komprehensif atas proyek reklamasi dan bukan kajian yang abal-abal.
"Apakah reklamasi sudah menjadi kebutuhan atau sebaliknya membawa keburukan," ungkap Enny.
Bagaimana pun juga revitalisasi reklamasi Teluk Benoa kata Enny keputusannya ada di tangan pemerintah.
Hal tersebut mempunyai pertimbangan sisi ekonomi, disamping lingkungan dan budaya untuk menjunjung kearifan lokal.
"Perlu kajian dan tim independen agar pemerintah mempunyai dasar dalam mensosialisasikan dibalik pentingnya revitalisasi reklamasi Teluk Benoa atau sebaliknya sehingga tidak terjadi kegaduhan," kata Enny.
Enny menambahkan, belum keluarnya izin amdal yang sudah diajukan pihak pengelola reklamasi makin membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Hal ini lagi-lagi menurut Enny persoalan komunikasi yang tidak bisa dioptimalkan pemerintah.
"Dibalik reklamasi mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar seperti mampu menyerap tenaga kerja ataupun mendatangkan investor baru," papar Enny.
