TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah belum satu suara terkait pembelian saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10,64 persen. Harga yang dilepas tambang perusahaan asal Amerika Serikat sebesar 1,7 miliar dollar AS atau Rp 23,6 triliun.

Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono mengaku pemerintah terkait sudah melakukan pertemuan membahas harga saham PT Freeport Indonesia. Namun selama rapat koordinasi tersebut belum menemukan harga tawar yang sesuai dengan kemampuan belanja negara.

"Sudah rapat 3 kali tapi kita belum memutuskan. Masih ada pertimbangan," ujar Bambang di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Bambang memaparkan ada banyak pertimbangan yang harus dibahas. Dalam hal ini pemerintah menghitung mulai dari waktu pembelian, hingga pertumbuhan ekonomi tahun ini.

"Ya belum, kan sangat tergantung parameter. misalnya parameter ekonominya berubah 1 persen saja ya berubah," ungkap Bambang.

Bambang menambahkan cadangan mineral dan emas di tambang PT Freeport Indonesia di Papua juga jadi pertimbangan tersendiri. Karena pemerintah tidak ingin rugi jika sudah menghabiskan uang Rp 23,6 triliun namun kandungan di perut bumi sudah menipis dieksplorasi Freeport.

"Parameter cadangan itu juga termasuk pertimbangan. Bagaimana menghitung berdasarkan itu akan berubah," kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, pemerintah diberi waktu 60 hari sejak divestasi saham Freeport Indonesia dilakukan mulai 14 Januari 2016 lalu. Namun hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan jawaban atas harga yang akan dibeli.

Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki 9,36 persen saham Freeport. Jika pemerintah berhasil membeli saham Freeport saat ini, otomatis saham RI di Freeport Indonesia mencapai 20 persen.