TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah mencermati program kantong belanja plastik berbayar yang sedang diujicobakan sampai Juni 2016, Asosiasi Industri Olefin Aromatik & Plastik Indonesia (INAplas) mendukung usaha pemerintah mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah.

"Namun kebijakan plastik berbayar bukan solusi yang tepat. Akar masalah pencemaran ingkungan adalah manajemen pengelolaan sampah yang tidak baik dan perilaku masyarakat yang abai terhadap lingkungan hidup," kata Fajar Budiono, Sekjen INAplas, Kamis (31/3/2016).

Untuk itu, INAplas mendorong pemerintah membuat rencana aksi mengubah sampah plastik menjadi energi listrik, bahan pengeras jalan dan bahan bakar minyak (BBM) yang telah terbukti sukses dilakukan oleh Singapura, India, Eropa dan Amerika.

"INaplas menolak kampanye anti plastik atau bebas plastik yang muncul memanfaatkan isu limbah plastik, karena hal tersebut tidak logis dan tidak mungkin diwujudkan," katanya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan material plastikc untuk menunjang kehidupannya, sehingga tidak wajar manusia bisa hidup tanpa plastik.

Anggota INAplas telah menyediakan plastik bio degradable dan oxo degradable sebagai alternatif. INAplas meminta agar pemerintah mendorong pemakaian plastik degradable lebih luas sehingga isu pencemaran lingkungan dapat diatasi.