TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di forum International Maritime Organization (IMO), Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan tol laut yang sedang dikerjakan di Indonesia.

Presiden menjelaskan, Indonesia adalah negara yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau yang dipersatukan oleh laut pembangunan konektivitas laut antar pulau-pulau itu, sehingga pembangunan Tol Laut dan menjadi sebuah keniscayaan.

"Dengan cara membangun pelabuhan baru, meng-upgrade pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan menambah armada kapal logistik dan penumpang, serta modernisasi pengelolaan pelabuhan," ucap Presiden berdasarkan keterangan Tim Komunikasi Presiden, Rabu (20/4/2016).

Semuanya itu, lanjut Presiden, untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menjadikan ekonomi Indonesia lebih efisien dan kompetitif.

Pada awalnya banyak pihak yang pesimis dengan rencana ini. Namun, Presiden menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur laut ini sudah berjalan.

"Sejak 2015, kami telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru. Kami juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi, yang tersebar di Maluku, Papua, NTT dan Sulawesi. Saat ini, kami juga sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, ternak, navigasi dan barang," ujar Presiden.

Pembangunan infrastruktur maritim ini, lanjut Presiden, menjadi bagian penting dari upaya untuk mengembalikan jati diri maritim Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maritim.

Indonesia juga berkomitmen untuk terus aktif dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan maritim sebagai negara dengan jumlah pelaut terbesar kedua di dunia.

"Dengan jumlah anak kapal sebanyak 575.000 kami telah memenuhi berbagai persyaratan internasional, melalui pelatihan dan pendidikan, serta kerjasama teknik dengan IMO," ujar Presiden.

Khusus mengenai pencegahan polusi laut, Indonesia terus mendorong penyusunan regulasi internasional yang lebih baik dan komprehensif.

"Saya ingin mengingatkan anda semua, polusi laut dapat juga diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Saat ini, kita belum memiliki regulasi yang mengatur tanggungjawab dan kompensasi terhadap polusi lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas itu," ujar Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia berpandangan masa depan kesejahteraan dunia terletak pada bagaimana kita mengelola laut dan masa depan itu dapat kita raih dengan menjaga laut sebagai milik bersama semua bangsa melalui kerja sama internasional, khususnya melalui IMO.

IMO merupakan badan khusus PBB berdiri sejak tahun 1959 dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran serta pencegahan polusi laut.

Hal ini amat penting mengingat sekitar 80 persen perdagangan dunia bergantung dari pelayaran laut. IMO dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, Kitack Lim dari Korea Selatan. Sejumlah instrumen hukum dan mekanisme internasional telah dihasilkan IMO seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim dan juga turut serta mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma.