TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melemahnya perekonomian Arab Saudi sebagai imbas dari jatuhnya harga minyak dunia berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di sekitar masjidil haram. Hal ini membuat problem baru bagi TKI yang bekerja di bawah bendera perusahaan Saudi Bin Laden Group (SBG).

“Kami mendapatkan laporan bahwa, Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil imbas dari jatuhnya harga minyak dunia, berakibat dari pelemahan ekonomi Saudi yang 75% di topang oleh komoditas minyak bumi. Ditambah dengan peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram, yang berimbas dari sanksi terhadap SBG, ini menjadi problem baru bagi TKI yang bekerja di bawah bendera SBG,”  kata Asisten Stafsus Kemnaker, Lili Pujiati, salah satu pendamping TKI yang membantu mengurus asuransi TKI di Mitradana dan Jasindo kepada wartawan, Jumat (22/4/2016).

Menurut dia, saat ini pihaknya sudah membantu sekitar 112 TKI yang mengajukan klaim asuransi di mitradana, 74 orang dari mereka sudah dapat mencairkan asuransinya, sisanya masih dalam proses pelengkapan berkas. Sementara, TKI yang membayar asuransi di Jasindo juga sedang dan terus dikawal dan dibantu pihak Kemnaker agar pihak perusaahaan asuransi segera bisa membayarkan klaim TKI.

“Data yang kami miliki, di Mitra sendiri, ada 1879, itu yang di mitra, sebagaian belum pulang dan sebagian belum melengkapai dokumen, yang sudah pulang dan lengkap dokumennya sudah bisa mengambil asuransinya. Sementara untuk asuransi Jasindo sendiri, data kita mencatat ada sekitar 7000 TKI. Yang sudah mengajukan klaim sekitar 100 orang dan belum ada cair karena menunggu kelengkapan dokumen,” terang dia.

Saat ini, lanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan melalui PTKLN terus melakukan rapat kordinasi dnegan berbagai kalangan, khususnya pihak Kemenlu, PPTKIS yang menempatkan dan pihak asusransi. Diharapkan dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif ini, problem TKI yang bekerja di perusahaan Saudi Bin Laden Group dapat segera diselesaikan dengan baik.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan pihak KBRI, KJRI, Atneker dan semaunya. Kami berharap Pihak KJRI lebih aktif dan bisa juga jemput bola problem TKI di sana. Yang pasti, kami akan terus mengawal bersama dengan lantai 4 (Dirjen Binapentasker). Kami membuka hotline dan online di nomor HP (081387385506),” tegas dia.