TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha mendukung adanyapembangunan 'smart city' di Indonesia. Karena hal tersebut merubah sebuah daerah mengaplikasikan sistem digital, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

CEO Citiasia Inc Farid Subkhan menilai pemerintah daerah sendiri tak mampu mengembangkan 'smart city'. Farid memberi contoh dari total APBD Pemprov DKI Jakarta Rp 80 triliun, 80 persen untuk belanja rutin dan gaji pegawai saja.

“Investasi smart city itu besarannya bisa berbeda di masing-masing daerah," ujar Farid di Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Agar bisa mengembangkan 'smart city' sekaligus bersaing dengan negara asing, pihak swasta harus turun tangan membantu pemerintah daerah. Hal itu pun didukung penuh oleh pemerintah pusat.

"Bappenas, Kemdagri, Kominfo, Apkasi dan Apeksi juga semua mendukung terbangunnya smart city," papar Farid.

Farid menambahkan hal yang dibutuhkan pihak swasta adalah kepastian hukum dari pemerintah daerah. Sehingga investor baik lokal maupun asing mendapat kemudahan perizinan mengembangkan usaha.

"Tapi swasta perlu kepastian hukum berupa Peraturan Daerah," jelas Farid.

Untuk mendorong percepatan smart city, Citiasia dan Debindo-ITE menggelar Smart City Investment Forum. Acara akan digelar pada 25 Mei 2016 di ICE, BSD City, Tangerang Selatan.

Smart cities investment forum menjadi salah satu rangkain acara 14th Indobuildtech Jakarta Expo 2016 yang akan diikuti 600 perusahaan perusahaan.

"Target dengan kunjungan 45.000 peserta daru 20 negara, pada 25-29 Mei mendatang," ujar Head of Program and Visitor Debindo ITE Esti Atnan.