TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung ketegasan Kementerian Perhubungan pada kasus delay penumpang Lion dan kesalahan penurunan penumpang internasional di terminal domestik.

Wakil Ketua Umum DPP Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengapresiasi langkah tersebut sebagai ketegasan regulator yang sudah lama ditunggu publik.

"Selama ini banyak pihak meminta pemerintah untuk tegas menegakkan regulasi. Karena itu, keputusan Dirjen Perhubungan Udara menjatuhkan sanksi merupakan hal tepat," ujar Carmelita di Jakarta, Minggu (22/5/2016).

Menurut Carmelita, kelalaian Lion Air menurunkan penumpang internasional di terminal domestik bukanlah pelanggaran sepele.

Sebab kejadian tersebut membuat penumpang internasional lolos begitu saja dari pemeriksaan imigrasi dan pemeriksaan lainnya yang diperlukan.

"Kita kalau masuk negara lain itu susah, kewaspadaan tinggi, sampai buka sepatu dan bongkar barang-barang. Bahkan ada beberapa orang yang harus diwawancara dulu. Nah, ini penumpang internasional lolos dengan mudahnya dan kejadiannya tidak dilaporkan ke Otoritas. Ini berbahaya," papar Carmelita.

Sebagaimana diketahui, pihak Lion tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada Otoritas Bandara. Mereka baru melaporkan kala informasi tersebut sudah menyebar di media sosial.

Carmelita mengatakan, pasca sejumlah teror di Eropa, Kemenhub meningkatkan status kewaspadaan bandara.

"Ini malah dibobol, ironi sekali," ujar Carmelita.

Mengenai upaya hukum yang dilakukan pihak Lion, menurut Carmelita merupakan hak dari setiap warga negara.

Namun sebagai pelaku usaha, Carmelita menyarankan adalah lebih bijak bagi maskapai Lion untuk memperbaiki layanannya.

"Bicara kepuasan publik, sepertinya jauh. Kita lihat banyak keluhan di media sosial terhadap layanan mereka. Jadi alangkah baiknya kalau effortnya diarahkan untuk perbaiki layanan," ungkap Carmelita.