TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mendukung penuh langkah langkah yang dilakukan Kemkumham melalui Dirjend AHU dengan kebijakan pendirian perusahaan yang pro usaha kecil rakyat.

Budi Arie menegaskan, sudah saatnya usaha yang berbasis kerakyatan mendapat tempat yang sama.

Dalam upaya pemerintah meningkatkan performance UKM, mempermudah pendirian perusahaan UKM struktur permodalan yang terjangkau dan kemudahaan administrasi, harus didukung oleh semua pihak.

Budi Arie mengungkap, sebelumnya Dirjend AHU, Freddy Harris menyampaikan, telah membuat perangkat aturan atas keinginan Presiden untuk mempermudah pendirian PT UKM.

Dengan kemudahan proses perizinan yang hanya hitungan jam dan modal dibawah 10 juta.

"Dengan demikian negara juga melindungi usaha kecil karena berbadan hukum perseroan terbatas, seperti halnya negara, juga melindungi PT- PT yang telah ada," ungkapnya.

Freddy Harris juga menyampaikan, aturan modal dasar pendirian PT terdapat dalam Peraturan Pemerintah yang mengacu kepada Undang-undang.

"Kami sudah mendorong sehingga ada perubahan.Bunyinya menjadi, mendirikan perusahaan harus ada modal, cukup disitu, tidak perlu ada batasan yang memberatkan UKM," imbuhnya.

Budi Arie Setiadi kemudian menegaskan, UKM adalah bentuk usaha marhaenisme di era sekarang, dalam era krisis.

"Sejarah mencatat, UKM menjadi tulang punggung yang tangguh menopang perekonomian kita. Perusahaan yang terlihat besar ternyata rapuh dan bertumbangan, namun UKM tetap eksis lewat mekanisme kultur kerakyatannya," kata Budi Arie.

Ormas Projo, lanjut Budi Arie lagi, mempunyai perhatian besar memperkuat ekonomi berbasis rakyat. Saat ini, organisasinya mewadahi sejumlah usaha kecil diseluruh tanah air, menjalin dan membuka peluang ketersediaan modal dan pasar.

"Serta mendorong tata kelola yang lebih profesional agar menghasilkan produk produk yang bersaing," ungkap Budi Arie.

" Projo bertekad menciptakan dan memberdayakan ekosistem baru UKM . Era baru koperasi dan distribusi maksimalisasi nilai tambah yang adil. Hanya dengan itu lah, sila ke lima Pancasila dapat terwujud," pungkas Budi.