TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pemerintah diminta untuk lebih memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil daripada menurunkan tarif interkoneksi.

Langkah ini penting agar rakyat di daerah bisa menikmati perkembangan teknologi informasi dan memudahkan komunikasi antar masyarakat di daerah dengan cepat dan murah.

Sebab sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan internet sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI yang membidangi antara lain pemerintahan daerah dan juga permasalahan daerah di perbatasan, Achmad Muqowam dan Ketua Komite II DPD RI yang membidangi antara lain, perhubungan, pekerjaan umum, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, Parlindungan Purba, Rabu (8/6/2016) terkait dengan kebijakan Menkoinfo Rudiantara yang akan memangkas biaya interkoneksi karena ingin membuat panggilan lintas operator itu mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net).

Achmad Muqowam mengatakan, Menteri Rudiantara harus menjelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkan biaya interkoneksi itu berdampak positif atau menguntungkan.

“Jika dianggap menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik,” katanya.

Secara spesifik, Muqowam mengatakan, apakah kebijakan yang akan diambil Menteri Rudiantara itu menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Jangan sampai lanjut mantan politisi PPP yang lama duduk di Komisi V DPR bidang telekomunikasi ini , kebijakan memangkas biaya interkoneksi justru menimbulkan prokontra di masyarakat .

“Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas –batas daerah, sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” tandas Muqowam.

Penegasan senada dikemukakan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba. Dia menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, maka masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan. Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan.