TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menjadwalkan proses konstruksi proyek Light Rail Transit (LRT) atawa kereta rel ringan pada September 2016.

Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut menargetkan, pembangunan tahap I bisa rampung dalam dua tahun.

Jakpro akan melakukan ground breaking atau penanaman tiang pancang pada 22 Juni 2016.

Mereka sengaja memilih tanggal tersebut supaya bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta. Pekerjaan tahap I menghubungkan Kelapa Gading–Velodrome sepanjang 6 km.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi mengatakan, proyek yang setara dengan tahap I LRT tadi selesai dalam waktu tiga tahun hingga lima tahun.

"Tapi ini harus bisa selesai dua tahun untuk mengejar Asian Games," ungkap Satya, Jumat (10/2/2016).

Memang, pada 2018 nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games.

Ajang adu ketangkasan fisik tersebut akan berlangsung di dua kota, yakni Jakarta dan Palembang, Sumatra Selatan.

Selain jadwal, Jakpro juga sudah memiliki bekal pendanaan. Perusahaan itu sudah mengantongi duit untuk pengembangan LRT sebesar Rp 4,45 triliun.

Sumber pendanaannya berasal  dari penyertaan modal pemerintah (PMP).

Sebanyak Rp 1,4 triliun adalah PMP tahun 2015 sedangkan Rp 2,95 triliun adalah PMP tahun ini.

Hingga jadwal konstruksi nanti, banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Desain proyek yang saat ini masih ditangani Mott Mcdonald, desain matangnya dipproyeksikan rampung akhir Juli 2016.

Jakpro juga masih berupaya menyelesaikan pengecekan kondisi tanah dan depo.

Jika desain proyek dan kondisi fisik lapangan sudah siap, Jakpro bisa bergegas menggelar tender untuk memilih kontraktor penggarap.

Namun, semua rencana tadi tidak bisa berjalan tanpa payung hukum kuat. "Sampai sekarang Perpersnya (Peraturan Presiden) belum jelas," ujar Satya.

Jakpro masih menunggu dua aturan agar proyek LRT jalan.

Pertama, revisi Peraturan Presiden 99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta.

Jakpro memerlukan perubahan beleid itu agar pemerintah provinsi (pemprov) DKI bisa menunjuk langsung operator LRT.

Kedua, Peraturan Pemerintah 79/2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Agar membuka peluang bagi BUMD seperti Jakrpo, untuk mendapatkan penunjukan langsung.

Apartemen sewa

Jakpro akan melengkapi LRT dengan proyek lain berupa apartemen sewa.

Perusahaan tersebut tengah menyiapkan pembangunan apartemen sewa di sekitar area depo LRT Kelapa Gading.

Rancangan mereka, proyek hunian bertingkat itu akan memiliki tinggi 20 lantai.

Makanya, Jakpro akan sekaligus memperkuat konstruksi tatkala membangun depo LRT.

"Pondasinya sekaligus kami siapkan untuk apartemen juga dan jangan sampai desain apartemen menganggu proyek percepatan LRT," terang Satya.

Target pasar Jakpro adalah para pekerja, baik pemerintah maupun swasta. Perkiraan harga sewa apartemen tersebut Rp 1 juta - Rp 1,5 juta per per bulan.