TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menghargai keputusan Presiden Jokowi tidak serta merta mengikuti tren untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"AMTI sangat berharap agar Pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk tidak melakukan ratifikasi FCTC," ujar Ketua Umum AMTI, Budidoyo, Rabu (15/6/2016).

Dia menilai, perlu ada solusi seimbang antara perlindungan kesehatan dengan kelangsungan hidup petani tembakau dan buruh pabrikan.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang tepat dalam mengatur industri hasil tembakau nasional dengan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012.

Budidoyo menjelaskan PP tersebut telah mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan anak, serta tetap menjamin keberlangsungan industri tembakau nasional.

Hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Maroko, dan Argentina yang juga memiliki kepentingan untuk melindungi Industri Hasil Tembakau-nya.

"Negara-negara itu juga tidak melakukan ratifikasi/aksesi FCTC, namun menerapkan peraturan nasional di negaranya masing-masing," ungkap Budidoyo.

AMTI berharap agar Pemerintah Indonesia dapat berkaca pada pengalaman negara-negara yang telah lebih dulu mengadopsi FCTC.

Mereka kerap ditekan untuk menerapkan aturan-aturan ekstrim yang bersumber pada pedoman FCTC, seperti kemasan polos, pelarangan penggunaan cengkih dalam rokok, dan yang paling mengkhawatirkan konversi tanaman tembakau.

"Aturan-aturan tersebut akan menimbulkan gejolak di masyarakat serta mematikan IHT nasional dan jutaan orang yang mendapatkan nafkah dari industri ini," kata Budidoyo.