TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Berbeda nasib dengan subsidi solar, rencana pemerintah mencabut subsidi listrik bagi 18 juta pelanggan listrik daya 900 volt ampere (VA) masih terjal.

Dalam rapat dengar pendapat, Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan pencabutan subsidi listrik.

"Anggaran subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 masih sama, yakni Rp 38,39 triliun," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Selasa (14/6/2016).

Lantaran masih mendapat subsidi, tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA batal naik.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menambahkan, pertimbangan pertama belum disetujuinya usulan pemerintah adalah DPR masih meragukan data temuan Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) yang menyatakan 18 juta pelanggan listrik 900 VA adalah keluarga mampu.

"Ketepatan data penting agar tak ada masalah sosial jika ada pengalihan subsidi," tandas Satya.

Pertimbangan kedua, adalah daya beli masyarakat yang anjlok.

"Prinsipnya, jangan ada kenaikan harga, rakyat lagi susah," imbuh Anggota Komisi VII Fadel Muhammad.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengingatkan, sesuai keputusan Komisi VII DPR September 2015, parlemen sepakat pangkas subsidi ke 44 juta pelanggan listrik PLN.

Bahkan, DPR juga sudah menugaskan TNP2K mengkaji ulang data pelanggan penerima subsidi. "Kajian sudah selesai, PLN tinggal jalankan, pencabutan subsidi di Juni atau Juli 2016," kata Sofyan.

Namun jika parlemen memutuskan membatalkan kesepakatan itu, konsekuensinya anggaran subsidi listrik akan kembali naik seperti awal tahun 2015. Perkiraan Sofyan jika tarif batal naik, total subsidi tahun ini membutuhkan Rp 57 triliun.

"Ini masih dibicarakan ulang, belum ada keputusan," tandas Sofyan. Pasalnya, pembahasan pencabutan subsidi listrik ini masih akan dilanjutkan Selasa (21/6/2016) pekan depan.

Dengan begitu, pemerintah masih punya kesempatan untuk menguatkan alasan pencabutan subsidi.

Anggota Badan Anggaran DPR Jhony Plate mengatakan, Banggar bisa saja menyetujui usulan pemerintah untuk mencabut subsidi sebagian pelanggan 900 VA.

Namun, besaran subsidi akan baru ditetapkan di Banggar DPR saat rapat pleno tingkat 1 pekan depan.

Tentu saja, PLN memiliki data valid pelanggan 900 VA yang dicabut subsidinya adalah warga yang tak berhak menerima subsidi.

 
Reporter Asep Munazat Zatnika, Febrina Ratna Iskana
Editor Barratut Ta