TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - UU Tax Amnesty akhirnya disahkan di rapat paripurna DPR. Dalam UU Pengampunan Pajak tersebut, pemerintah menjamin semua rahasia data pajak para pengusaha.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengaku tidak percaya dengan jaminan yang diberikan pemerintah. Karena jika sampai data pajak pengusaha bocor, Kadin tidak mendapat kompensasi apapun dari pemerintah.

"Pemerintah garansi, tapi apa ada penaltinya kalau bocor? Nggak ada kan. Yang penting kerahasiaan data sangat diperlukan," ujar Rosan di Jakarta, Selasa malam (28/6/2016).

Rosan pun mendapat laporan dari para pengusaha bahwa mereka belum bisa mempercaya jaminan dari pemerintah. Pasalnya banyak data di Indonesia, kata Rosan, yang mudah tersebar.

"Di Indonesia apa sih yang nggak bocor," ungkap Rosan.

Kekhawatiran pengusaha lainnya kata Rosan adalah denda yang diberikan di Tax Amnesty bisa berubah dari awalnya paling kecil 0,5 persen bisa menjadi 10 persen. Hal ini sejalan dengan perubahan anggota DPR setiap periode.

"Sekarang rendah, tapi kalau anggota DPR nya berubah jadi penalti 10 persen," papar Rosan.