TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki semua data pajak dan data keuangan pengusaha Indonesia yang menaruh asetnya di luar negeri.

"Saya sudah mengantongi nama-nama," ujar Jokowi di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (1/7/2016)

Jokowi menambahkan, selain dirinya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi juga sudah memegang data-data pajak pengusaha Indonesia.

Tapi Jokowi tak mau membuka data itu ke pejabat negara lain karena takut bocor.

"Yang pegang hanya tiga. Saya sudah wanti-wanti betul, saya, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak. Hanya itu," ungkap Jokowi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan memanggil satu persatu para pengusaha yang berpotensi ikut ke dalam program pengampunan pajak.

Dia mengaku sudah memiliki alamat tempat tinggal dan nomor teleponnya sudah ia dapatkan.

"Nanti tinggal saya undang satu persatu," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan melalui UU Tax Amnesty, para pengusaha tidak perlu takut akan terlibat masalah hukum.

Hal yang diperhatikan pemerintah hanya mengambil kembali aset yang berada di negara-negara lain.

"UU ini berikan payung hukum yang jelas sehingga bapak ibu tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut," papar Jokowi.