TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah ingin segera merealisasikan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, untuk menggenjot kinerja sektor migas.

Kepala Pusat Studi Energi UGM Deendarlianto masih mempertanyakan kemampuan holding BUMN Energi. Karena jika salah langkah maka yang terkena imbas utamanya adalah masyarakat.

"Apakah pembentukan holding dapat menjamin tercapainya pemanfaatan dan pengelolaan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?" ujar Deendarlianto di Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Deendarlianto menjelaskan gas merupakan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya alam gas bumi sangat strategis.

Perusahaan BUMN, kata Deendarlianto, yang bisa mengamankan sektor tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

"Hanya BUMN sebagai representasi negara sebagai pihak pengelola yang dapat memperoleh hak privilege ini untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum," kata Deendarlianto.

Deendarlianto mengatakan bahwa indikator ketahanan energi suatu adalah terkait kemampuan menyediakan energi yang kontinyu. Pada pelaksanaannya sumber-sumber energi dengan harga terjamin harus sudah tersedia di dalam negeri.

"Restrukturisasi BUMN di bidang migas haruslah mampu mendorong konsep bauran energi di suatu negara, baik apakah negara tersebut sebagai producing country maupun konsumen," kata Deendarlianto.