TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun administrasi perpajakannya belum tertata dengan rapih.

"Banyak UMKM yang punya NPWP tetapi administrasi pajaknya tidak rapih. Alasannya takut diperiksa dan takut kena denda," ujar Bambang di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (18/7/2016).

Menurut Bambang, semestinya UMKM lebih transparan dalam melaporkan pajaknya. "Kalau ikut tax amnesty mereka tidak perlu khawatir lagi, karena hartanya sudah terdaftar dan tidak akan kena denda," imbuh Bambang.

Berbagai keuntungan dapat diperoleh UMKM yang ikut progam pengampunan pajak atau tax amnesty.

Selain terbebas dari denda sebesar 200 persen dari pokok pajak, UMKM bisa berbisnis dengan tenang dan memperoleh pinjaman dari perbankan dengan mudah.

"Bisa berbisnis dengan tenang, dan mendapatkan pinjaman dari perbankan misalnya KUR dengan mudah," pungkas Bambang.

Sebelumnya, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Danny Darussalam mengatakan, bahwa penerapan pengampunan pajak prinsipnya tidak hanya ditujukan untuk pengusaha super kaya saja.

Namun, pengampunan pajak itu ditujukan kepada seluruh wajib pajak termasuk untuk UMKM. 

Menurut Danny, penting untuk membedakan besaran tarif tebusan antara Wajib Pajak (WP) yang non UMKM dengan yang UMKM.

"Yang jelas tebusan untuk UMKM harus jauh lebih rendah," ujar Darusalam.

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, pengenaan Tax amnesty kepada UMKM sudah masuk dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Tax amnesty.

"Itu bertujuan agar tidak memberatkan UMKM dari sisi pajak, memberi rasa keadilan, dan menunjukkan keberpihakan," tutur Yustinus.

Menurut dia, tarif tebusan yang akan dikenakan kepada UMKM harus dibawah tarif normal sebesar 0,5 sampai 1 persen.

Penulis: Iwan Supriyatna