TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendorong pemerintah segera mensukseskan program beyond cabotage.

Hal ini diutarakan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto saat rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Carmelita mengatakan program beyond cabotage telah melewati proses panjang sebagai kelanjutan dari program asas cabotage yang telah sukses mendongkrak pertumbuhan jumlah kapal nasional.

Saat ini, program beyond cabotage telah pada tahap pencatatan nilai ekspor dalam bentuk cost, insurance and freight (CIF). Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap program beyond cabotage.

“Untuk itu, kami mendorong agar beyond cabotage dapat segera terealisasi karena akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional, terutama untuk menahan arus keluarnya devisa negara ke luar negeri,” katanya dalam keterangan persnya, Minggu (24/7/2016).

Beyond cabotage adalah kegiatan angkutan ekspor-impor yang diprioritaskan menggunakan kapal berbendera Merah Putih yang dioperasikan perusahaan pelayaran nasional dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia.

Untuk mensukseskan program tersebut, katanya, Kemenhub bersama instansi pemerintahan lainnya tengah berupaya mengimplementasikan programbeyond cabotage cabotage secara bertahap sekaligus mengusulkan adanya insentif bagi pemilik barang yang menggunakan kapal nasional untuk perdagangan luar negeri.

“Upaya-upaya yang dilakukan harus terus didukung, sehingga program beyond cabotage dapat segera terealisasi.”

Rapat koordinasi INSA dan Kemenhub dilakukan di kantor Sekretariat INSA, Jl. Tanah Abang 3, Jakarta, pada Jumat (22/07/2016). Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut (Dirlala) Adolf R. Tambunan, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (Dirpelpeng) Mauritz H. M. Sibarani dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Sugeng Wibowo, Direktur KPLP Gajah Rooseno, dan Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran yang mewakili Direktur Kenavigasian Bambang Wiyanto. Dalam kesempatan itu, hadir pula beberapa pengurus dan penasihat DPP INSA.

Selain membahas beyond cabotage, INSA bersama Kemenhub membahas 26 permasalahan di daerah, seperti VTS dan penerapan Inaportnet. Permasalahan yang dibahas ini merupakan hasil rapat kerja INSA beberapa waktu lalu.

"Hasil Raker bersama DPC kami tindak lanjuti dengan rapat koordinasi bersama Kemenhub untuk dicarikan solusi terbaiknya," jelasnya.

Carmelita juga menuturkan, pertemuan ini merupakan bentuk sinergi yang telah terjalin antara INSA dan pemerintah selama ini. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa organisasi INSA tetap berjalan seperti biasa.

“Kami tetap solid dan akan terus berjuang bersama dengan para stakeholder untuk kepentingan nasional," ujarnya.