TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris meminta masyarakat berhati-hati sehubungan ditemukannya kartu BPJS palsu.

"Masyarakat jangan mau ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Fachmi usai penandatanganan nota kesepahaman di KPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Untuk mengantisipasi kartu BPJS Palsu, Fachmi mengklaim pihaknya telah berusaha mencegahnya yakni memerintahkan seluruh cabang menulis imbauan agar masyarakat tak berhubungan dengan calo.

"Karena akses kita buka di kantor cabang kita buka dan online kita buka. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat jangan lagi memanfaatkan oknum tertentu untuk mencetak atau menjadi peserta BPJS," tukas dia.

Sebelumnya, kartu BPJS Kesehatan palsu beredar di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nomor identitas pemilik kartu tak terdata di BPJS. Kartu tersebut diketahui palsu karena pemiliknya, Budiyanto, menggunakannya untuk berobat ke rumah sakit.

Kartu itu pun tak dapat digunakan. Budiyanto adalah seorang warga pemegang kartu BPJS Kesehatan kelas III. Budiyanto membuatnya secara kolektif pada relawan kesehatan berinisial BN sekitar delapan bulan lalu.

Warga dikenakan biaya Rp 100 ribu setiap orang utuk membuat kartu BPJS kesehatan tersebut. Warga diiming-imingi pemilik kartu tak perlu
membayar iuran bulanan. Alasannay, kartu itu berlaku hingga dua tahun.

BN juga mengatakan setiap RW mendapat jatah 8 hingga 10 orang untuk ikut dalam program tersebut. Uang pendaftaran dikumpulkan pada bendahara desa lalu diambil BN.