TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA- Pekerjaan rumah menanti Sri Mulyani Indrawati pasca dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Rabu (27/7/2016) lalu menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Yang paling utama adalah membenahi risiko fiskal, khususnya penerimaan negara dan defisit anggaran.

Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Putera Rinaldy mengatakan, saat ini risiko terbesar ekonomi Indonesia masih berada di fiskal.

Menurutnya, peran belanja pemerintah pada semester kedua tahun ini terhadap pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai lantaran diperkirakan tidak sebesar semester kedua tahun lalu.

Sebab target penerimaan pajak yang telah disahkan dalam APBN-P 2016 dinilai Leo masih terlalu tinggi, walaupun telah direvisi dan kebijakan Tax Amnesty sudah dijalankan.

Ia memperkirakan, penerimaan pajak dari Tax Amnesty hanya sekitar Rp 80-Rp 90 triliun dan penerimaan pajak di luar Tax Amnesty hanya bisa tumbuh maksimal 8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

Angka ini jauh lebih rendah dari target tahun ini yang sebesar 24 persen dibanding realisasi tahun lalu.

Dengan perkiraan realisasi belanja negara pada tahun ini hanya 96 persen dari target, Leo menghitung, defisit anggaran bisa jatuh ke 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Tapi kan tidak mungkin 3,3 persen maka harus dibawa ke 2,6-2,7 persen," kata Leo dalam acara Diskusi Ekonomi Terkini yang diadakan Bank Indonesia (BI) di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/7/2016).

Menurut Leo, penurunan defisit anggaran tersebut bisa dilakukan dengan memangkas belanja negara sebesar Rp 88 triliun.

Pemotongan tersebut bisa dilakukan dengan penghematan otomatis pada pos anggaran pendidikan dan sisanya pemangkasan belanja operasional.