TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA -- Udara pagi di Kantor Kecamatan Cijengkol, Setu, Bekasi Timur sudah panas, karena begitu banyak warga yang lahannya terkena proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung berkumpul.

Hari itu, Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bekasi Dirwan Dachri mengadakan musyawarah mengenai nilai apraisal ganti wajar dengan warga yang lahannya terkena proyek jalan tol.

"Warga yang lahannya terkena proyek tol Cimanggis-Cibitung masing-masing sudah memegang nilai apraisal ganti wajar. Kami memberi waktu selama 14 hari untuk melakukan musyawarah, apabila ada warga yang keberatan dengan nilai apraisal tersebut," jelas Dirwan, yang juga sebagai Kepala Kantor BPN, Kabupaten Bekasi, Jumat (5/8/2016).

Namun, lanjut Dirwan, apabila warga tidak menggunakan waktu musyawarah yang disediakan tersebut (14 hari), setelah tenggang waktu habis, warga dianggap setuju.

Penentuan besaran nilai ganti wajar ini dilakukan oleh tim independen. Selanjutnya, pembayaran ganti wajar akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), selaku pelaksana proyek.

Dalam acara tersebut, BPN Kabupaten Bekasi juga melibatan aparat terkait serta pihak Bank BNI. Bagi warga yang setuju, apabila belum memiliki rekening Bank BNI, BPN memfasilitasi dengan mengundang pihak Bank hadir ikut melayani warga yang ingin membuka tabungan.

"Kami hanya memfasilitasi warga yang belum memiliki rekening di Bank BNI. Karena pembayaran akan dilakukan secara transfer. Kapan (ditransfer)? Kami tidak tahu. Tugas kami hanya melayani pembukaan rekening tabungan," ujar Niko, collector Bank BNI.

Menurut Dirwan, ruas tol Cimanggis-Cibitung diperkirakan mecapai 25,4 kilometer. Namun, Kabupaten bekasi hanya berkewajiban menyediakan tanah sepanjang 14 kilometer. Lahan yang dibebaskan sekira 268,79 hektar dengan jumla bidang tanah 1.242. "Jika ada perubahan, data akan diupdate," katanya.

Ruangan kantor Kecamatan Cijengkol, Setu, Bekasi Timur terasa pengap dipenuhi sekira dua ratusan warga yang lahannya terkena proyek jalan tol. Usai memberi penjelasan, Dirwan turun menyapa warga yang ingin bertanya dan konsultasi langsung. Dengan menggunakan peta jalur jalan tol Cimanggis-Cibubur, Dirwan memberi penjelasan para warga.

"Bagi yang sudah setuju dengan nilai apraisal ganti wajar dan belum mempunyai rekening BNI, silakan membuat rekening dulu di kantor samping," kata Dirwan.

Dirwan berharap kerjasama ini memudahkan masyarakat yang akan menerima uang ganti wajar. Seperti yang dilakukan Samsul yang mewakili tanah keluarganya. Tanah keluarga mereka cukup luas, sekira 2.000 meter persegi. "Iya keluarga besar sudah setuju dengan nilai ini. Karena jalan tol ini kan untuk kepentingan bersama ya," katanya.

Sementara itu, keluarga besar Utomo pemilik tanah sekira 1.000 meter persegi dan Sidik, pemilik tanah sekira 80 meter persegi, mengatakan keberatan dengan nilai apraisal ganti wajar, yang ditetapkan tim independen. Mereka memilih waktu tunggu 14 hari untuk melakukan musyawarah.

"Kami akan mengajukan surat keberatan, dan menggunakan waktu 14 hari untuk negosiasi kembali nilai ganti wajar ini," kata Riyanto, yang mewakili keluarganya.

Hingga Dirwan meninggalkan acara tersebut, sebagian warga bersikap baik. Meski ada yang keberatan, namun banyak juga yang langsung memanfaatkan acara musyawarah dengan membuat tabungan di BNI.

Bulan Juni lalu, Presiden Joko Widodo sempat geram, karena banyak proyek jalan tol di Indonesia yang mangkrak. Bahkan tidak pernah dikerjakan meski konsesi sudah diserahkan ke swasta. Salah satunya proyek tol Cimanggis-Cibitung, yang konsesinya dipegang PT Cimanggis–Cibitung Toolways.

"Ini satu lagi yang bermasalah. Ini sejak 2006 (konsesi dipegang swasta) tapi enggak dikerjakan," ujar Jokowi saat meninjau pembangunan proyek tol itu.

Lantaran tidak kunjung selesai itu, Jokowi memerintahkan BUMN mengambil alih untuk segera dimulai pengerjaannya. Jika lancar, Jokowi menargetkan proyek tol tersebut rampung pada 2018 yang akan datang.

"Ingat, ini untuk kepentingan satu juta orang. Enggak bisalah ini dikalahkan oleh satu dua orang. Proyek ini harus jalan untuk mengatasi macet berkilo-kilometer," ujar Jokowi.

Dirwan berharap dengan turun langsung menjemput bola dan melakukan mediasi secara berkesinambungan, dia yakin bisa merealisasikan keinginan Presiden Jokowi.

"Saya tidak akan capek untuk mendatangi dan musyawarah dengan warga yang lahannya terkena jalan tol. Alasannya sederhana, supaya informasi yang saya sampaikan bisa difahami. Jika mereka masih ragu, bisa langsung bertanya kepada saya," tambah Dirwan.