TRIBUNNEWS.COM, SALATIGA  - Untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kesenjangan ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng berbagai pihak, termasuk Non-Govermant Organization (NGO), guna menciptakan wirausahawan baru.

Dengan kerjasama yang berpengalaman, pola penciptaan wirausahawan baru dapat dijalankan lebih efektif.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang biasa disapa MHD saat memberikan pengarahan pada kegiatan Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan Balai Besar Peningkatan Produktifitas (BBPP) Kemnaker bekerjasama dengan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), di Salatiga, Selasa (9/8/2016).

Menurut MHD, menciptakan wirausahawan baru merupakan langkah strategis bukan hanya untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menciptakan kelas menengah baru yang mandiri dan produktif.

"Dalam jangka panjang, pada saat dunia kewirausahaan sudah kuat, akan hadir kelas menengah mandiri dan produktif yang bakal menjadi pilar percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," terang MHD.

Karena itu, lanjut MHD, kementeriannya terus meningkatkan kerjasama strategis penciptaan wirausaha baru dengan berbagai kalangan, baik kalangan NGO, sektor-sektor industri, perguruan tinggi dan lainnya.

"Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, NGO dan kalangan swasta lainnya, target menciptakan kewirausahaan kuat akan cepat tercapai. Pada gilirannya, akan mengurangi jumlah pengangguran dan memperpendek kesenjangan ekonomi," tegas MHD di depan para calon wirausahawan baru.

Sebagai tambahan, lanjut MHD, jumlah angka pengangguran di Indonesia turun pada akhir 2015 menjadi 7 juta orang. Tapi sayangnya, jumlah wirausahawan di Indonesia hanya mencapai 1,5% dari jumlah penduduk. Idealnya, suatu negara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah penduduknya menjadi wirausahawan. Karena itu, Kemnaker akan terus menggenjot pelatihan kewirausahaan di berbagai daerah secara massif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SPP Qaryah Thayyibah M. Abdul Rohim menjelaskan kerjasama dengan BBPP Kemnaker akan melatih calon pengusaha baru di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Dorongan Presiden

Abdul menjelaskan kerjasama SPPQT dan Kemnaker merupakan tindak lanjut dari dorongan Presiden Jokowi pada saat rombongan SPPQT diundang makan siang di istana beberapa bulan yang lalu.

Pada saat itu, lanjut Abdul, SPPQT diminta memperluas penciptaan wirausaha produktif berbasis desa, seperti yang sudah dipraktekkannya selama ini.

"Sudah saatnya pemerintah, NGO dan kalangan civil society lainnya bergandeng tangan, untuk ikhtiar mengurangi pengangguran, memangkas kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kemakmuran ekonomi secara merata bagi seluruh rakyat," tegas Abdul.