Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

9.968 Koperasi di Jabar Bakal Dibekukan

Kebijakan reformasi koperasi harus dilakukan agar koperasi mandiri, sehat, profesional dan mampu bersaing hingga ke kancah global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 9.968 koperasi nonaktif di Jawa Barat (Jabar) terancam dibekukan, menyusul implementasi program reformasi koperasi yang dibesut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Total, sebanyak 61.000 koperasi nonaktif yang terancam dibekukan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan, saat ini payung hukum dalam bentuk Ketetapan Menteri (Kepmen) sedang disusun dan diproyeksikan selesai bulan ini. Dengan demikian, mulai bulan depan koperasi nonaktif sudah mulai dibekukan.

"Mereka diberi waktu tiga bulan. Jika tidak ada respon, mereka secara resmi akan dibekukan," ujar Agus, di Pembukaan Cooperative Fair ke-13 di Gedung Banceuy Permai (Ex Matahari), Jln. Cikapundung Barat, Rabu (10/8/2016).

Menurut dia, pembekuan koperasi nonaktif tersebut merupakan bagian dari reformasi total koperasi, dengan melakukan reorientasi dari kuantitas ke kualitas. Target Kementerian, ke depan tidak ada lagi koperasi yang sekedar papan nama.

"Umumnya, koperasi yang nonaktif terlendala masalah SDM, mulai dari attitude hingga rendahnya kemampuan manajerial mereka," jelas Agus.

Menurut dia, kebijakan reformasi koperasi harus dilakukan agar koperasi mandiri, sehat, profesional dan mampu bersaing hingga ke kancah global. Reformasi dilakukan di semua aspek, mulai dari pembenahan kelembagaan hingga sumber daya manusia (SDM) koperasi.

"Tidak ada lagi koperasi tanpa TI (teknologi informasi), tidak ada koperasi tanpa transaksi, dan tidak ada koperasi tanpa pelatihan," tegas Agus.

Guna menunjang reformasi tersebut, dikatakan Agus, pemerintah juga akan melakukan revisi Undang-undang (UU) Koperasi. Saat ini, menurut dia, draft revisi UU tersebut sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di sisi lain, ia juga mengaku berharap, pemerintah daerah menyederhanakan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) untuk mengembangkan iklim usaha kondusif bagi perkoperasian. Dengan demikian, menurut dia, target tumbuhnya koperasi besar berskala internasional di Indonesia akan tercapai.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jabar, dari 25.646 di Jabar, 15.678 diantaranya aktif dan 9.968 koperasi tidak aktif. Secara nasional, menurut Agus, jumlah koperasi yang aktif berjumlah 81.000-82.000 dari total sekitar 212.000 koperasi.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas