TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyatakan backlog atau acuan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian pada 2015 sebanyak 11,4 juta unit.

Angka tersebut menurun dari 2010 yang mencapai 13,5 juta unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin mengatakan, data acuan yang dipakai untuk menyusun target RPJMN 2015-2019 adalah data dari BPS 2010 dan belum diperbarui hingga 2014.

Berdasarkan data tersebut, angka backlog kepenghunian mencapai 13,5 juta dan rata-rata pertumbuhan kebutuhan tiap tahun mencapai 800.000 unit.

Atas dasar itu, pemerintah mencanangkan program sejuta rumah per tahun untuk dapat mengurangi angka backlog sekaligus menutupi tambahan permintaan tiap tahun.

Syarif mengatakan, target pemerintah dalam lima tahun sekurangnya menekan backlog hingga tersisa 6,8 juta. Dengan kata lain, menyelesaikan 6,7 juta dalam lima tahun.

Sementara itu, BPS merilis data terbaru yang menunjukkan persentase masyarakat yang memiliki rumah kini mencapai 82 persen. Jika dikonversikan ke dalam total kebutuhan unit hunian, jumlahnya adalah sekitar 11,4 juta.

Syarif mengatakan, pemerintah tetap akan mengencangkan target sejuta rumah agar tetap dapat mempercepat teratasinya backlog, meskipun jumlah backlog kini berkurang.

“Kebutuhan masih akan terus meningkat dan data BPS masih sebutkan tambahan kebutuhan 800.000 per tahun sehingga selalu ada gap. Jadi, logisnya angka pembangunannya harus di atas itu, maka muncullah satu juta per tahun,” katanya, Jumat (19/8/2016).