TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menilai utang menjadi sebab rusaknya postur APBN Indonesia.

Hingga saat ini, utang tercatat lebih dari Rp4.000 triliun dan sekitar Rp 3.300 tiriliun di antaranya adalah utang pemerintah pusat.

‎"Semua tahu bahwa utang yang makin besar menjadi sebab rusaknya APBN yang disusun pemerintah. Lihat saja, defisit makin lebar hampir 3 persen. Lalu, utang tersebut raib entah kemana. Tidak produktif," kata Heri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Yang memprihatinkan, sudah utang menggunung, kondisi infrastruktur Indonesia tetap saja buruk.

"Infastruktur tetap saja tidak banyak berubah. Keadaan sosial-ekonomi rakyat malah makin nyungsep, gini ratio bertambah, kemiskinan mencapai 28 juta orang. Bahkan, data terakhir, terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif," lanjutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, jelas sekali bahwa utang itu ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Istilahnya gali lubang, tutup lubang.

Dirinya mencontohkan bahwa pada RAPBN 2017, posisi keseimbangan primer sudah mencapai defisit Rp111,4 triliun.

"Ini menjadi tanda, bahwa utang yang ditumpuk itu tidak produktif. Hanya untuk membayar bunga utang saja," tuturnya.

Jadi, menurut Heri, dengan pola semacam itu, tidak ada penjelasan lain bahwa utang yang ditarik punya dampak yang berbahaya. Hasilnya satu, kita dicekik, dibikin tidak mandiri.

"Kalau dibagi rata ke 250 juta penduduk Indonesia, maka masing-masing menanggung sekitar Rp 16 miliar, termasuk bayi yang baru lahir. Tragis dan kasian, baru lahir sudah tidak mandiri," ujarnya.

Menurut Heri, ini sudah berkali-kali disuarakan oleh pihaknya.

Bahkan, partainya selangkah di depan, agar pemerintah untuk memperhatikan sektor yang hari ini masih jadi 'anak tiri' yakni sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan sebagai sektor strategis yang hingga detik ini hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, kita sudah banyak berutang, tapi dampaknya nihil.

"Sektor-sektor strategis tetap saja salah urus (lemahnya SDM, investasi, teknologi) sehingga produktifitasnya menurun. Padahal, tenaga kerja di sektor ini sangat dominan (di atas 50 persen)," tuturnya.

Sebab itu, lanjut Heri, untuk mencegah meluasnya kerusakan APBN akibat, salah satunya, utang, maka kita perlu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati soal utang. Mereka seharusnya sudah sadar bahwa APBN nasional sedang dibajak.

"Disusun secara serampangan dan tidak kredibel serta sarat kepentingan. Dan karena itu, seluruh kepentingan nasional terancam," imbuhnya.