TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Seluruh operator telekomunikasi semestinya memiliki komitmen untuk membangun jaringan di seluruh Indonesia dan tidak mementingkan keuntungannya saja.

Demikian diungkapkan sejumlah anggota Komisi I DPR terkait dengan rencana penurunan tarif interkoneksi yang dianggap merugikan PT Telkom.

Rencananya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menurunkan biaya interkoneksi sebesar 26 persen dari Rp 250 menjadi Rp 204.

Ada kecurigaan dari anggota DPR bahwa kebijakan itu untuk memberikan kesempatan kepada operator memperebutkan “kue” Telkomsel dengan cara tidak adil (fair).

Politisi PDIP, Effendi Simbolon mengatakan diduga ada empat operator yang non-Telkom Group ini kan mau mendompleng ke jaringan Telkom dan Telkomsel untuk mendapat keuntungan.

“Ada faktor ketidakadilan. Ada operator yang membangun lebih dulu dan lebih banyak, lalu ada yang mau ikut menikmati," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Menurut Effendi, operator non Telkom Group juga mestinya mereka juga ikut membangun jaringan agar bisa memberikan layanan kepada masyarakat di pelosok tanah air.

"Operator yang sudah membangun hingga ke pelosok negeri dengan biaya yang besar, lalu tarifnya disamakan dengan operator yang hanya membangun di kota-kota besar saja? Kalau bangunnya sedikit, lalu ingin minta yang banyak, itu tidak fair," ujarnya.

Sedangkan anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri juga sangat yakin, penurunan biaya interkoneksi itu sebenarnya hanya ingin memperebutkan “kue” Telkomsel. Operator non-Telkom itu tidak mau membangun jaringan hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, tetapi mau memakai jaringan Telkom dan Telkomsel dengan biaya yang murah.