Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai kebijakan pemerintah diperlukan terkait polemik penetapan biaya interkoneksi. Bobby meminta pemerintah untuk mengkaji ulang struktur 18 skema penurunan tarif ini.

"Semuanya perusahaan publik, regulasi ini akan membuat satu pihak untung dan lainya rugi, ujungnya saham publik akan turun. Ini yang harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.Boleh turun tapi dihitung ulang agar semua operator menyetujui," kata Bobby melalui pesan singkat, Senin (29/8/2016).

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan seluruh operator telekomunikasi di Indonesia. Dirut Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan, penetapan tarif baru ini, menyalahi PP 52/2000 karena dianggap belum disetujui bersama oleh operator.

Sebaliknya, kata Bobby, oleh operator non Telkom, hal ini perlu karena agar pasar menjadi kompetitif dari Significant Market Power seperti Telkom.

"Di satu sisi setuju agar para operator bisa memberikan harga terbaik bagi user, masyarakat. Tapi disisi lain, salah satu pihak operator merasa dirugikan dan bisa mempengaruhi kinerjanya," tutur Politikus Golkar itu.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memberlakukan tarif interkoneksi sebesar Rp204, atau turun 26 persen dari sebelumnya. Ini menurut rencana berlaku pada 1 September 2016 dan telah diinformasikan dalam Surat Edaran Kominfo No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/ 2016.