TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbankan hingga saat ini sulit memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada pekerja informal, karena penghasilan mereka tidak menentu setiap bulannya.

Untuk menjawab hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sedang menggodok skema pembiayaan baru untuk KPR pekerja informal.

Jika pekerja formal dilihat dari penghasilannya tiga bulan ke belakang, sektor informal dilihat kemampuan mendapatkan penghasilan selama tiga bulan ke depan.

"Kalau informal tak punya simpanan, harus lihat ke depan berapa tiga bulan yang harus dilihat," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU PR Syarif Burhanudin di diskusi Indonesia Housing Forum bertajuk "Mencari Solusi Rumah Untuk Pekerja", Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Syarif menegaskan dengan cara itu maka pekerja informal bisa lebih tenang mendapatkan rumah. Hal yang dibutuhkan adalah menunggu persetujuan izin bank memberikan kredit.

"Kalau bisa dia (pekerja informal) layak kerjasama dengan bank," kata Syarif.

Syarif menyebutkan saat ini backlog (kekurangan penyediaan rumah) sudah mencapai 11,4 juta unit. Jika tidak ada skema baru, Syarif menilai pekerja informal hanya mampu membayar rumah kontrakan saja tanpa bisa memiliki.

"Kalau tidak dicarikan solusi, backlog 11,4 juta tidak bisa tuntas, mereka bagian dari 11,4 juta," ungkap Syarif.