TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin yang jelas.

Menurutnya, penambangan liar tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga merugikan lingkungan.

"Saya minta pemerintah bertindak tegas-lah (terhadap penambang illegal itu). Kalau dibiarkan negara akan semakin rugi dan berdampak kepada kerusakan lingkungan," kata Gus Irawan kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Hal ini menanggapi laporan masyarakat terkait kasus sebuah perusahaan yang pada bulan Agustus mengekspor zirconium (Zr) sebanyak 400 ton, bukan berasal dari lahan yang ada izinnya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, areal penambangan seharusnya mengikuti aturan yaitu dengan menambang di lahan yang ada ijin yang dilengkapi sertrifikat clear and clean (C&C). Dalam UU Minerba, kata Gus Irawan, sangat jelas mengatur bahwa tidak boleh lagi sembarangan mengeskpor hasil tambang.

Untuk itu, dirinya meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan pertambangan secara ketat. Aparat kepolisian jangan tinggal diam melihat sumber daya alam negeri ini diekploitasi secara illegal.

"Kami akan panggil pemerintah untuk menjelaskan kasus itu. Sekarang kita lagi kumpul semua-data-datanya agar segera ditindaklajuti," katanya.

"Mau perusahaan terbuka atau anak perusahaan kalau melanggar harus ditindak tegas. Sebagai perusahaan terbuka segala sesuatu harus dilaksanakan terbuka dan sesuai aturan," tambahnya.

Lebih lanjut dia juga menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang hanya memberikan perusahaan swasta ekspor bahan baku tambang dibanding perusahaan negara. Padahal, Indonesia punya Aneka Tambang (Antam) yang seharusnya diberi kelelusaan untuk melakukan eksport.

"Pemerintah lebih pro perusahaan tambang swasta dibanding Kenapa Antam tidak dikasih ekpor sementara Newmont, Freeport dan swasta lainnya tidak diberikan. Ini sangat kita sesalkan," katanya.