TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, bakal kembali didatangi oleh wajib pajak besar untuk mengikuti program amnesti pajak yang sedang dijalankan pemerintah hingga akhir Maret 2017.

Berdasarkan agenda yang diterima Tribunnews.com, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono akan menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam rangka amnesti pajak pada Rabu (21/9/2016)‎, sekitar pukul 11.30 WIB.

Hendropriyono menjabat Kepala BIN pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 9 Agustus 2001 hingga 8 Desember 2004.

Hendro merupakan purnawirawan militer dan karir terakhir militernya menjadi Komanda Kodiklat TNI AD pada 1994 sampai 1996.

Dalam dunia bisnis, pria kelahiran Yogyakarta menduduki posisi penting di beberapa perusahaan seperti‎ Chairman Andalusia Group, Komisaris Carrefour Indonesia, Presiden Direktur PT Mahagaya, Chairman Hendropriyono & Associates dan lain-lainnya.

‎Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, total wajib pajak besar orang pribadi dan badan sekitar 2.000 wajib pajak, dimana sebanyak 1.200 di antaranya wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah menargetkan dana tebusan amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun dari dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun dan deklarasi luar negeri serta dalam negeri senilai Rp 4.000 triliun.