TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus memperkuat diplomasi global untuk mengurangi tekanan negara penghasil minyak nabati yang merupakan pesaing sawit Indonesia.

Penguatan diplomasi itu diyakini mampu mengurangi tekanan proxy war, sekaligus meningkatkan peran sawit sebagai industri strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi terbarukan.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (22/9).

Tampil sebagai narasumber diantaranya, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor Dr Dodik Ridho Nurrochmat, Wakil ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dan mantan menteri Kehutanan MS Kaban.

Dodik Ridho Nurrochmat mengemukakan, salah satu poin penting dalam diplomasi global adalah agar kegiatan penanaman sawit bisa masuk kategori tanaman hutan sesuai definisi FAO.

“Jika sawit masuk kategori tanaman hutan, tekanan sawit sebagai penyebab deforestasi akan berkurang. Sebaliknya, ekspansi sawit justru dianggap sebagai penambahan luasan tutupan kawasan hutan,” kata Dodiek.

Menurut Dodiek, diplomasi dilakukan China sehingga bambu masuk dalam definisi tanaman hutan FAO 2010. Diplomasi juga dilakukan sejumlah negara Eropa yang mampu menempatkan pohon cemara sebagai tanaman hutan.

Sebenarnya, family kelapa juga termasuk dalam tanaman hutan dalam definisi FAO 2010. Hanya saja, sawit dikeluarkan dari kategori tanaman hutan.

”Saya kira hal ini juga karena diplomasi. Jika sawit dapat tumbuh di Eropa, mungkin kita tidak perlu sibuk melakukan diplomasi.”

Sebelum melakukan diplomasi global, kata Dodiek, perlu dilakukan sejumlah kebijakan seperti mengintegrasikan kayu kebun sawit yang berasal dari peremajaan (replanting) untuk memenuhi kebutuhan kayu industri.

“Dengan luasan, 11,2 juta hektare kebun sawit, diperkirakan ada sekitar 55 juta m3 kayu sawit per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri kayu di Indonesia.”

Hanya saja, Dodiek mengingatkan, untuk diplomasi itu, perlu kerjasama dan kesepahaman dari semua stakeholder di Indonesia.

“Diplomasi ini seharusnya bisa dilakukan Indonesia. Malaysia saja mampu mempunyai kesepahaman pendapat antara pemerintah, rakyat, korporasi dan LSM ketika mereka berbicara mengenai sawit dalam berbagai forum internasional,” kata Dodiek.