TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menggelar rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memberi isyarat akan mengeluarkan paket deregulasi untuk memudahkan e-commerce berkembang pesat di Indonesia.

"Lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri 'e-commerce'. Satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas bagi pelaku pemula e-commerce sehingga akan semakin mampu bersaing di dunia bisnis," ujar Presiden pada rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Jokowi menjelaskan bahwa saatnya Pemerintah memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan pelaku ekonomi digital di Indonesia.

Seperti diketahui, saat ini 93,4 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan jumlah penjualan melalui 'e-commerce' pada tahun 2014 mencapai USD 2,6 milyar.

"Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," kata Presiden.

Presiden juga meminta ekonomi digital ini dapat membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku bisnis pemula atau start up.

"Kita harus bisa membangun channel antara sistem platform logistik dunia, dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Saya minta pelaku bisnis pemula atau start up diprioritaskan dan difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan agar usahanya bisa tumbuh dan berkelanjutan," kata Presiden.

Selain deregulasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur untuk mendukung pencapaian visi tersebut.

"Saya juga minta dilakukan percepatan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan pelaku-pelaku 'e-commerce'" tutur Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro.

Ikut hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.