Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jutaan TKI di Luar Negeri Butuh Perhatian, BPJS Ketenagakerjaan Didesak Segera Buka Perwakilan

"BPJS Ketenagakerjaan kita minta dia buat kantor di luar negeri tempat TKI. Jadi harap bisa jemput bola, ada 8 juta loh TKI resmi"

Jutaan TKI di Luar Negeri Butuh Perhatian, BPJS Ketenagakerjaan Didesak Segera Buka Perwakilan
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota dewan pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatullah menanggapi usulan DPR terkait membuka Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Luar Negeri.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan dipersiapkan untuk mengelola jaminan asuransi TKI di luar negeri, lantaran selama ini banyak TKI yang mengalami masalah dan tak mendapat perlindungan. Di sisi lain, beberapa TKI yang dijamin konsorsium asuransi swasta juga selama ini tak berjalan optimal.

"BPJS Ketenagakerjaan kita minta dia buat kantor di luar negeri tempat TKI. Jadi harap bisa jemput bola, ada 8 juta loh TKI resmi," ucap Dede saat Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/10/2016).

Menanggapi wacana tersebut, Poempida Hidayatullah mengatakan hanya lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membuka perwakilan di Luar Negeri dan lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi Pemerintah di bawah Presiden dan dapat bekerja sama dengan KBRI.

"Jika diamanatkan oleh revisi UU No. 39 Tahun 2004 sebagai penyelenggara Asuransi Perlindungan untuk TKI, BPJS Ketenagakerjaan harus siap," tegas Poempida dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Minggu (9/10/2016).

Menurut Poempida, dalam konteks coverage perlindungannya, seyogianya disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekarang, sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS, agar tidak terjadi benturan ruang lingkup tupoksi lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

"Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan mengawal proses ini agar terealisasi perlindungan TKI yang lebih memberikan impact," tukasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas