TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan wilayah perdesaan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.

“Pembangunan itu dimulai dari desa. Ini menjadi ujung tombak pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Rosan saat berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Pertemuan jajaran Kadin Indonesia dan menteri Kabinet Kerja bertujuan mendapatkan masukan pemerintah tentang langkah yang dilakukan dunia usaha untuk meningkatkan ekonomi.
Rosan menilai butuh peningkatan alokasi dana APBN setiap tahunnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun negeri ini dari desa.

“Besarnya dana desa yang diperoleh setiap desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian kedaulatan pangan berskala lokal,” jelas Rosan.

Disebutkan, pada tahun 2015 pemerintah mencairkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun melalui pembagian rata-rata Rp 280,3 juta per desa. Pada 2016, jumlah itu meningkat menjadi Rp 46,98 triliun.

Rencananya, pada tahun 2017, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Selanjunya pada 2018 dana desa sebesar Rp 103,79 triliun dan pada 2019 nilainya mencapai Rp 111,8 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp 1,5 miliar.

“Mungkin selama ini banyak orang belum begitu mengetahui, aware bahwa dana yang dialihkan ke desa-desa jumlahnya sangat signifikan setiap tahun. Itu akan menjadi kekuatan sangat luar biasa, terutama dalam hal ketahanan pangan,” kata Rosan.